MATEMATIKA ADALAH HAK: SISWA DIFABEL JANGAN DITINGALKAN

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul anggapan yang terdengar meyakinkan: kita tidak lagi perlu belajar matematika. Perangkat lunak dapat menghitung, algoritma dapat memprediksi, dan kecerdasan buatan mampu mengoptimalkan keputusan dengan kecepatan yang melampaui manusia. Di tengah kejenuhan terhadap ujian, peringkat, dan rumus abstrak, anggapan ini terasa seperti kemajuan. Namun justru di era penuh ketidakpastian, cara berpikir seperti ini perlu dipertanyakan.

Kegelisahan ini menguat melalui diskusi panjang saya dengan Prof. Hendra Gunawan, matematikawan dari Institut Teknologi Bandung, almamater tempat saya mempelajari matematika terapan melalui Geodesi. Selama lebih dari tiga dekade menggunakan matematika dalam pemodelan, berpikir sistem, analisis risiko iklim, dan kerja kebijakan, sering kali di luar jalur #STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) konvensional, matematika tidak pernah menggantikan penilaian manusia. Justru sebaliknya, ia melatih saya hidup dengan ketidakpastian: memahami batas, asumsi, pendekatan, dan konsekuensi.

Refleksi ini sejalan dengan gagasan dalam Mathematical Intelligence karya Junaid Mubeen, yang menegaskan bahwa matematika bukan sekadar hitung-menghitung. Ia adalah tentang bernalar, memperkirakan, membayangkan, merepresentasikan realitas, dan membuat pertimbangan. Mesin mungkin lebih cepat menghitung, tetapi tidak menentukan apa yang penting, masuk akal, atau adil. Keputusan-keputusan itu tetap berada di tangan manusia, jika kita tidak melepaskan daya pikir kita sendiri.

Ironisnya, alat-alat digital yang lahir dari ide matematika manusia kini justru membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Algoritma memberi peringkat, menyaring, dan merekomendasikan. Dasbor menjanjikan kepastian. Model menjanjikan kendali. Namun semua itu bekerja dengan cara menyederhanakan realitas.

Dalam diskusi Tahun Baru “Ada Jalan di Tengah Ketidakpastian” di “DILANS Voices – Inclusion on Air”, kami menegaskan bahwa ketidakpastian bukanlah kesalahan yang harus dihapus, melainkan kondisi hidup yang harus dipahami.

Matematika sejati mengajarkan kerendahan hati: bahwa setiap model memiliki batas, setiap angka membawa asumsi, dan setiap keputusan melibatkan risiko. Ketika kita berhenti mempelajari matematika dan hanya bergantung pada alat, kita kehilangan kerendahan hati ini. Sistem menjadi percaya diri, tetapi manusia, terutama yang rentan, menjadi tak terlihat.

Dampak ini paling dirasakan oleh siswa difabel. Indonesia memang menghadapi tantangan serius dalam capaian pembelajaran matematika, sebagaimana tercermin dalam asesmen internasional oleh OECD.

Namun di balik angka rata-rata nasional, terdapat eksklusi yang lebih dalam. Banyak siswa penyandang disabilitas tersingkir dari matematika bukan karena kurang mampu, melainkan karena sistem pembelajaran masih dirancang seolah semua orang belajar dengan cara yang sama.

Ketika matematika ditekankan pada kecepatan, hafalan, dan prosedur kaku, aksesibilitas tertutup. Siswa tunanetra kehilangan akses pada penjelasan visual. Siswa tuli menghadapi hambatan bahasa. Siswa “neuro-divergen” dianggap tidak mampu karena cara berpikir yang berbeda. Siswa dengan penyakit kronis atau keterbatasan mobilitas tersingkir oleh struktur, bukan oleh kemampuan. Ini bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan desain.

Sering kali teknologi disebut sebagai solusi. Namun tanpa pemahaman matematika, keluaran sistem diterima begitu saja, bias tidak terdeteksi, dan pengambilan keputusan menjauh dari komunitas.

Model matematika menentukan siapa yang menerima bantuan sosial, bagaimana risiko iklim dihitung, dan kebutuhan siapa yang dianggap terlalu mahal. Ketika orang dikeluarkan dari literasi matematika, mereka juga dikeluarkan dari hak untuk mempertanyakan keputusan tersebut.

Inilah sebabnya narasi bahwa matematika hanya penting untuk pekerjaan masa depan sangat berbahaya.

Bagi banyak penyandang disabilitas, akses ke pasar kerja formal sudah terbatas secara struktural. Jika matematika hanya dibenarkan atas dasar relevansi kerja, maka siswa difabel ini ditinggalkan sejak awal. Padahal, matematika adalah bahasa partisipasi, alat untuk memahami kebijakan, menantang data, dan merebut kembali agensi dalam keputusan publik.

Kita tidak membutuhkan matematika yang lebih sedikit, melainkan matematika yang lebih manusiawi dan aksesibel. Matematika yang menghargai pemahaman daripada kecepatan, penalaran daripada hafalan, dan keragaman cara berpikir sebagai kekuatan.

Jika kita berhenti mempelajari matematika secara mendalam, kita tidak terbebas dari pengaruhnya, kita hanya kehilangan kemampuan untuk membentuknya.

Di tengah ketidakpastian, selalu ada jalan. Jalan itu dimulai dengan merebut kembali matematika sebagai hak, sebagai jembatan menuju inklusi, martabat, dan pemahaman bersama.

#indonesiainklusif #ecosocrights #NoOneLeftBehind #Mathematics4DILANS